DPR Dorong Kemandirian Farmasi dan Alkes untuk Dukung Ketahanan Kesehatan Nasional

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah untuk pakai momentum pandemi Covid-19 dalam raih kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Menurutnya, Indonesia tak mesti lagi terkait pada impor kecuali bisa produksi sendiri obat-obatan dan alat kesehatan.

“Momentum pandemi ini menjadi refleksi bersama dengan betapa pentingnya kita mandiri di bidang kesehatan. Bangsa Indonesia mesti bisa introspeksi,” kata Rahmad dalam info persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini. Ia mengingatkan, pengalaman pahit waktu Indonesia mengalami lonjakan masalah Covid-19 sebagian bulan lalu. Stok obat sampai oksigen sukar didapat, agar dukungan pada pasien Covid-19 kurang optimal.

“Pada peak seperti kemarin, waktu negara lain tidak menjual produksi obat-obatan mereka ke luar, kita justru yang kesulitan. Karena sesungguhnya hak negara lain dikala mereka terhitung perlu obat-obatan dan alat kesehatan. Ini mesti menjadi pelajaran kita bersama,” kata Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu agmmedica.com .

Selama puluhan tahun, Indonesia disebut telah terlena sebab mengandalkan obat-obatan dan alat kebugaran berasal dari impor. Padahal, kata Rahmad, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan-bahan obat. “Jangan sampai kita hanya impor, atau ekspor bahan-bahan obat lantas diproduksi di luar negeri, lantas dibeli lagi oleh Indonesia. Karena 90 % obat dan bahan obat dan juga alat kebugaran (alkes) itu kita tetap impor,” tuturnya.

“Ini kan suatu perihal yang terlalu tidak baik sebab membahayakan ketahanan kebugaran nasional kita. Maka dibutuhkan kemandirian farmasi dan alkes untuk menopang ketahanan kebugaran nasional,” sambung Rahmad. Ditambahkannya, Presiden Joko Widodo sesungguhnya telah melihat ketergantungan Indonesia di bidang farmasi dan alkes berasal dari impor sebagai masalah nyata-nyata jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Rahmad mengatakan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Inpres itu lantas ditindaklanjuti bersama dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Ia pun mendorong Kementerian Kesehatan bersama dengan stakeholder untuk segera menindaklanjuti instruksi berasal dari presiden itu. Sebab sejak dikeluarkannya Inpres, belum tersedia kemajuan bermakna tentang realisasi kemandirian Indonesia di bidang farmasi dan alkes. “Kita tidak boleh saling menyalahkan sebab ini telah berlangsung puluhan tahun. Tapi permohonan politik kita untuk tingkatkan ketahanan nasional di bidang kebugaran mesti lebih digencarkan lagi,” ucap Rahmad.

Legislator dapil Jawa Tengah V selanjutnya terhitung mendorong agar pemerintah mengakses akses bagi investor asing yang menginginkan menanamkan modal di Indonesia dalam sektor kesehatan. Rahmad menilai, terciptanya industri kebugaran akan mengakibatkan Indonesia mengurangi impor obat-obatan dan alat kesehatan.

“Melalui insentif, fiskal, kemudahan perizinan, fasilitas-fasilitas pajak, agar pebisnis asing senang menanamkan modal di dalam negeri untuk investasi di sektor obat-obatan dan alat kesehatan. Saya kira sekiranya kita memberi tambahan kemudahan bagi para pemodal asing di Indonesia akan tingkatkan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, seperti varian obat. Dan ini suatu perihal yang terlalu baik untuk ketahanan kebugaran nasional kita,” tutup Rahmad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *